Inionlinedepok Portal Berita Terpercaya Depok 
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mulai berkoordinasi dengan Bawaslu untuk menjaga netralitas PNS, pada Pilkada serentak 2018 mendatang.
Wakil Ketua KASN, Ilham Dimly mengungkapkan, Pilkada 2018 akan menjadi tantangan luar biasa, sebab 171 daerah akan memilih, sehingga pihaknya juga harus bekerja keras untuk mengantisipasi keterlibatan PNS dalam aktivitas politik.
“Pilkada mendatang ini luar biasa. Bawaslu kan komisinya baru semua. Jadi kami baru mulai koordinasi untuk 2018 Juni. Kita bisa bayangkan begitu hebohnya nanti,” ungkapnya.
Namun ia optimis, netralitas PNS pada Pilkada serentak ini akan jauh lebih baik dengan pengawasan yang lebih baik dari Bawaslu dan pihaknya.
“Karena ini sudah tahun ketiga, tentu ada perbaikan terkait masalah netralitas. Tapi ini kita akan kerja keras mengingat massa yang sangat banyak. Akan ada imbauan khusus saat Pilkada. saat ini kami mulai turun langsung kepada kepala daerah,” jelasnya.
Di samping itu, Ilham mengungkapkan, pihaknya juga bercermin dari kasus netralitas PNS yang terjadi di Takalar beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, harus ada perubahan regulasi. Pasalnya, regulasi saat ini hanya menjerat PNS yang terlibat masa kampanye.
“Karena sekarang yang kena hukuman hanya pada saat kampanye. Khusus terkena disiplin saat mengikuti kampanye. Padahal banyak yang bertindak sebelum kampanye. Sekarang kita lebih tekankan lagi, dan lebih perbaiki lagi. Mudah-mudahan dengan ancaman pada regulasi baru nantinya, membuat orang takut dan jera,” paparnya.
Saat ini KASN menunggu perubahan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 terkait disiplin PNS. Perubahan aturan tersebut diharapkan keluar akhir tahun ini, atau paling lambat awal tahun depan. (fik)
